Siswa Disabilitas dalam Kelas Reguler. bag 2

Robert juga menjelaskan Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) atau Undang Undang Pendidikan untuk Individu dengan Disabilitas mendasarkan pada empat pemikiran sebagai pijakan.

1.       Para siswa seharusnya dididik dalam lingkungan yang bersifat membatasi.

2.      Anak-anak berkebutuhan khusus seharusnya memiliki rencana pendidikan yang terindividualisasi (individualized education plan).

3.      Prosedur evalusi seharusnya adil dan tidak diskriminatif. 

4.      Hak-hak anak dijamin melalui proses yang tepat.

Poin kata-kata bersifat membatasi memberikan arti bahwa anak-anak dengan disabilitas sedapat mungkin dimasukkan ke dalam lingkungan kelas-kelas reguler. Siswa dengan disabilitas dalam bentuk fisik, emosi dan belajar sangat ringan diberikan kesempatan untuk berbaur secara penuh, mengikuti kegiatan sampai akhir pelajaran. Sedangkan anak-anak dengan disabilitas lebih serius sebaiknya mendapatkan bimbingan berupa bantuan ekstra dari pendidik khusus ketika mereka berbaur di dalam kelas ataupun di luar kelas. Anak-anak juga sebaiknya mengikuti kegiatan pembelajaran tidak secara penuh. Mereka mengikuti kegiatan hanya setengah hari. Lembaga sangat berharap perkembangan anak-anak tersebut semakin hari semakin serius mengikuti kegiatan pembelajaran. Ketika anak-anak dengan disabilitas tumbuh lebih serius maka tugas guru reguler lebih ringan.

Poin kedua mengatakan bahwa sebaiknya anak-anak disabilitas memiliki Individual Education Plan atau IEP. IEP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan komite berhubungan dengan anak-anak disabilitas tersebut. Mereka adalah komite sekolah, kepala sekolah, guru kelas reguler, orang tua murid, guru pendidik khusus, psikolog, terapis terapis berbicara, personalia medis, dan beberapa pihak yang mungkin bisa membantu. IEP bermanfaat untuk menunjukkan perkembangan prestasi terkini dalam bidang akademis dan hal hal yang digunakan untuk menentukan tujuan dalam mengembangkan masa depan anak. IEP serta guru pembimbing dan anak-anak lain bekerja sama dengan sebaik baiknya untuk perkembangan anak anak disabilitas.

Kontroversi terjadi tentang perlu tidaknya pelabelan pada anak disabilitas. Sekolah seharusnya mendapatkan dana tambahan dari negara untuk kegiatan pembelajaran ini. Dana tambahan mewajibkan sekolah mencantumkan  pelabelan terhadap siswa disabilitas. Dana tambahan untuk membeli sarana prasaran untuk evaluasi dalam berbagai kebutuhan. Dana tambahan mengharuskan pelabelan khusus pada anak anak disabilitas. Komite untuk menangani siswa disabilitas mengakui kelemahan sarana prasarana dan penempatan siswa tersebut. Orang orang yang setuju dengan pelabelan memberikan pendapat bahwa pelabelan akan membantu pendidik memenuhi kebutuhan kebutuhan siswa. Tanpa pelabelan sama saja melempar bayi bersama dengan air mandinya. Penentang pelabelan berpendapat bahwa pelabelan membuat pendidik berpendapat bahwa perilaku yang bermasalah pada anak adalah sesuatu yang melekat pada anak. Sebaiknya guru guru yang mengikuti pendapat ini mengabaikan kekurangan kekurangan pada anak. Label pada anak membuat mereka menjadi permanen di program pendidikan khusus tersebut.  Meskipun kontroversi terjadi undang undang perlindungan terhadap siswa disabilitas harus dikuatkan.

Masih banyak hal hal yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan kegiatan peleburan siswa disabilitas kedalam kelas reguler. Hal hal tersebut adalah bagaimana pelaksanaan kerja sama antara guru dan siswa disabilitas di kelas, bagaimana mengkategorikan siswa disabilitas, bagaimana pengembvangan IEP yang dibuat atas kerjasama sekolah dan orang tua, bagaimana menata fisik kelas, bagaimana pengembangan kurikulum yang relevan antara siswa biasa dan luar biasa, dan bagaimana jenis jenis sarana prasana yang memadai untuk membantu siswa siswa disabilitas seta bagaimana hubungan antara guru dan orang tua tentang perkembangan siswa siswa disabilitas. (Kamas Tontowi)

 

Rujukan : Richard L Arends, Belajar untuk Mengajar Learning to Teach, Penerbit Salemba Humanika : 2013